Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, menegaskan bahwa pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebaiknya dilakukan segera sesuai kesiapan daerah, tanpa harus menunggu hingga batas waktu paling lambat pada Oktober 2025. Menurut Komisi II DPR, pengangkatan CPNS tidak perlu dilakukan serentak seperti yang diusulkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

“Jika ada daerah yang sudah siap mengangkat CPNS, tidak perlu menunggu batas waktu paling lambat, bisa segera mengangkatnya,” ujar Dede Yusuf.

Komisi II DPR mengharapkan agar pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2024 dapat segera dilaksanakan. Dalam rekomendasi rapat bersama Kemenpan RB pada 5 Maret 2025, Komisi II DPR meminta agar pengangkatan CPNS diselesaikan pada Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK pada Maret 2026.

Dede Yusuf menyebutkan bahwa penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK disebabkan oleh kondisi anggaran pemerintah daerah yang cukup berat pada masa awal transisi kepala daerah. Selain itu, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga menjadi hambatan utama.

Meskipun demikian, Menpan RB Rini Widyantini memutuskan bahwa pengangkatan CPNS dilakukan secara serentak, yang tertuang dalam surat kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 7 Maret 2025. Dalam surat tersebut, Rini menjelaskan bahwa beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pengadaan Calon ASN (CASN), serta penentuan formasi, jabatan, dan penempatannya.

Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah memastikan pengangkatan CPNS akan dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK ditetapkan pada 1 Maret 2026.