Jakarta – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis menanggapi usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos). Melalui akun media sosialnya @cholilnafis pada Jumat (2/5), Kiai Cholil menilai bahwa mengatasi kemiskinan seharusnya dilakukan dengan mencerdaskan masyarakat agar mampu menciptakan lapangan kerja.

“Padahal seharusnya mengatasi kemiskinan itu dengan cara mencerdaskan masyarakat sehingga dapat menciptakan banyak lapangan kerja,” tulisnya. Ia juga menekankan pentingnya empati dari yang kaya kepada yang miskin melalui zakat, infak, dan sedekah. Menurutnya, tidak melahirkan bukanlah solusi, melainkan menciptakan kekosongan di negeri ini.

Kiai Cholil mengimbau umat Islam untuk tidak mengambil bansos jika syaratnya harus melakukan vasektomi. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dedi Mulyadi Usul  Penerima Bansos Wajib Vasektomi

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos diwajibkan mengikuti program Keluarga Berencana (KB), khususnya vasektomi bagi pria. Ia menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk mendukung KB dan mencegah beban keluarga miskin bertambah. Dedi menambahkan bahwa setiap hari Rabu akan diadakan kegiatan vasektomi, dan peserta akan menerima insentif sebesar Rp. 500.000 dari pemerintah provinsi.

Namun, usulan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa vasektomi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial. Ia menegaskan bahwa memaksa masyarakat mengikuti KB sebagai syarat menerima bantuan berpotensi melanggar hak asasi.

“Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain,” kata Atnike. Ia menambahkan bahwa penghukuman yang berhubungan dengan otoritas tubuh merupakan hal yang ditentang dalam diskursus HAM.

Dukungan dan Tantangan Program Vasektomi

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dr. Hasto Wardoyo, mengajak para pria untuk tidak ragu menjalani vasektomi karena prosedur ini gratis dan bahkan bisa mendapatkan uang istirahat. Ia menjelaskan bahwa biaya vasektomi yang biasanya mencapai Rp. 2-3 juta akan ditanggung oleh pemerintah.

Namun, di masyarakat masih terdapat kekhawatiran terhadap vasektomi. Beberapa pria enggan menjalani prosedur ini karena alasan kesehatan, seperti takut mengalami masalah setelah operasi atau khawatir terhadap dampak jangka panjang. Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan petugas yang kurang ramah juga menjadi pertimbangan.

Usulan Gubernur Dedi Mulyadi ini memicu diskusi luas di masyarakat mengenai hak asasi, kebijakan sosial, dan pendekatan terbaik dalam mengatasi kemiskinan. Berbagai pihak menekankan pentingnya pendekatan yang menghormati hak individu dan tidak memaksakan pilihan pribadi sebagai syarat menerima bantuan dari pemerintah.