Jakarta – Pemerintah tengah memfinalisasi enam paket bantuan dan insentif ekonomi yang akan mulai digelontorkan pada awal Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial serta upaya untuk mendorong daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa meskipun belum diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo, anggaran untuk enam program bantuan tersebut telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Sudah ada (anggarannya), tapi kita lagi finalisasi,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (26/5/2025).

Enam Jenis Bantuan

Menurut Airlangga, keenam bantuan ini tidak hanya menyasar sektor pekerja dan transportasi, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar rumah tangga serta insentif ketenagakerjaan. Berikut rincian bantuan yang akan direalisasikan paling cepat pada 5 Juni 2025:

1. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan ini ditujukan bagi pekerja bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan. Meskipun nilainya lebih kecil dibanding program serupa di era Presiden Joko Widodo yang mencapai Rp 600.000, BSU tetap menjadi andalan untuk menjaga daya beli buruh di tengah tekanan ekonomi.
“Subsidi upah yang seperti Covid, tapi lebih kecil,” kata Airlangga.

2. Insentif Transportasi

Pemerintah akan memberikan potongan harga tiket untuk moda transportasi seperti kereta api, pesawat, dan kapal laut. Insentif ini dimaksudkan untuk mendorong mobilitas masyarakat, khususnya selama masa libur sekolah dan pertengahan tahun.

3. Diskon Tarif Listrik

Diskon 50 persen untuk tarif listrik akan kembali diberikan bagi pelanggan dengan daya listrik maksimal 1.300 VA. Program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang sempat diberlakukan pada awal 2025.

4. Diskon Tarif Tol

Pengguna jalan tol akan mendapat potongan tarif selama periode Juni–Juli 2025. Diskon ini ditargetkan menjangkau hingga 110 juta pengguna jalan, sekaligus menekan biaya logistik dan transportasi nasional.

5. Bantuan Sosial (Bansos)

Pemerintah akan menambah alokasi kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuannya untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi serta mendorong konsumsi rumah tangga.

6. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Pekerja di sektor padat karya akan mendapat keringanan dalam iuran JKK dari BPJS Ketenagakerjaan, tanpa pengurangan nilai perlindungan. Ini diharapkan meringankan beban biaya tenaga kerja bagi pelaku industri.

Dorong Pertumbuhan Kuartal Kedua

Airlangga menegaskan bahwa keseluruhan insentif ini diharapkan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya pada kuartal kedua 2025. “Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-2. Jadi momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program,” ujarnya.

Selain enam bantuan utama, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk menggelar kegiatan pariwisata dan hiburan lokal selama masa libur sekolah. Langkah ini bertujuan menggerakkan ekonomi daerah melalui peningkatan aktivitas masyarakat.